ABSTRAK
Panas lingkungan menimbulkan ancaman kritis terhadap kesehatan masyarakat. Paparan panas dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan atau kesejahteraan yang merugikan, termasuk dehidrasi, kejadian pernapasan kardiovaskular akut, cedera, dampak kehamilan yang merugikan, dan kematian. Risiko-risiko ini tidak ditanggung secara merata; pekerja yang bekerja di industri yang memerlukan paparan panas yang berbahaya dan keluaran metabolisme yang tinggi—konstruksi, pertanian, atau manufaktur, antara lain—sangat rentan. Mengidentifikasi intervensi yang dapat dimodifikasi untuk melindungi pekerja yang rentan terhadap panas sangatlah penting. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menjelaskan cara-cara di mana kebijakan atau program sosial dan ketenagakerjaan, termasuk akses layanan kesehatan, program bantuan energi dan cuaca rumah, penghijauan lingkungan, kebijakan keselamatan panas di tempat kerja, cuti berbayar, undang-undang akomodasi kehamilan, undang-undang upah minimum, dan perundingan bersama, merupakan penentu hulu yang penting dari kerentanan pekerja terhadap panas. Berdasarkan informasi dari model ekologi sosial dan definisi Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim tentang kerentanan iklim yang ditentukan oleh intensitas paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif, kami mensintesis literatur tentang kerentanan terhadap panas, kebijakan keselamatan panas di tempat kerja, kebijakan atau program sosial dan ketenagakerjaan, dan kaitannya dengan faktor-faktor penentu kerentanan terhadap panas. Tanpa akses yang luas terhadap kebijakan dan program sosial dan ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar tempat kerja, ketidakadilan sosial ekonomi dan rasial dalam kerentanan pekerja terhadap suhu panas akan meluas. Wawasan dari makalah ini dapat menjadi dasar penelitian, kebijakan, dan agenda pengorganisasian yang berfokus pada kesetaraan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari suhu panas.